Pengadaan

Pengadaan

Pembelian

PT Railink terus melakukan pengembangan usaha dan juga kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan sendiri, diperlukan mitra usaha yang handal untuk dapat sama-sama mengembangkan usaha.

Dalam pengembangan usahanya ini, PT Railink menaruh perhatian besar pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) dalam menjalankan usahanya. Untuk itu PT Railink mengajak para calon mitra usaha untuk mengirimkan Persyaratan Legal Administrasi Perusahaannya, dan ditujukan kepada staff procurement kami.

Silahkan mengikuti perkembangan berita mengenai peluang kerjasama dengan PT Railink di website ini, khususnya di bagian mitra. 

Persyaratan Dasar dan Adminsitrasi untuk Menjadi Mitra Usaha PT. Railink

Kelengkapan Berkas Adminstrasi Legal Umum

  • Akte pendirian perusahaan terbaru bagi badan hukum Indonesia atau tanda kenal diri/identitas bagi perorangan;
  • NPWP dan/atau PKP;
  • Surat keterangan domisili;
  • Tanda Daftar Perusahaan;
  • Surat izin usaha dari instansi yang terkait (seperti: Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Izin Tetap Usaha Perdagangan/Izin Tetap Usaha Pariwisata);
  • Surat keterangan telah melunasi PPh Perusahaan (SPT PPh Badan tahun 2011 atau 2012, SPT PPN 3 bulan terakhir;
  • Memiliki surat keterangan/lisensi sebagai sub franchise (khusus bagi tenant franchiser)

 

Khusus untuk kegiatan usaha yang terkait dengan jasa perkeretaapian bandara kriteria mitra usaha juga harus memenuhi sebagai berikut:

  • Memiliki izin operasi dari instansi yang berwenang
  • Memiliki pengalaman yang relevan pada bidang usaha yang dikerjasamakan.
  • Memiliki SDM yang handal dan profesional;
  • Memiliki kinerja yang baik apabila calon mitra usaha pernah atau tengah menjalin kerjasama dengan perusahaan;
  • Mitra usaha yang mengajukan permohonan harus mematuhi segala persyaratan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Mitra usaha yang mendapat persetujuan atas permohonan kegiatan usahanya harus menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan antara lain bahwa dalam pelaksanaan kerjasama tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

 

Social Media