Pengadaan

Pengadaan

Pembelian

PT Railink terus melakukan pengembangan usaha dan juga kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan sendiri, diperlukan mitra usaha yang handal untuk dapat sama-sama mengembangkan usaha.

Dalam pengembangan usahanya ini, PT Railink menaruh perhatian besar pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) dalam menjalankan usahanya. Untuk itu PT Railink mengajak para calon mitra usaha untuk mengirimkan Persyaratan Legal Administrasi Perusahaannya, dan ditujukan kepada staff procurement kami.

Silahkan mengikuti perkembangan berita mengenai peluang kerjasama dengan PT Railink di website ini, khususnya di bagian mitra. 

PEKERJAAN PENGADAAN PENYEDIA JASA TENAGA KERJA FRONTLINER UNTUK PT RAILINK CABANG MEDAN TAHUN 2019 - 2020

RL/PBJ/01/FL-MDN/PENG/XI/2018

Panitia Pengadaan PT RAILINK akan mengadakan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk pekerjaan:

Nama Paket Pekerjaan:

Pekerjaan Pengadaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Frontliner Untuk PT Railink Cabang Medan Tahun 2019-2020

Lingkup Pekerjaan:

Penempatan Tenaga Kerja Frontliner (Customer Service, Teknisi dan Staff) di lingkungan Gedung City Railway Station (CRS) Medan, Dipo Medan dan ARS Kualanamu dengan jumlah personil 39 orang selama 23 bulan    

Nilai Pagu Dana:

Rp.4.791.221.613,- (Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh satu  juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) sudah termasuk PPN 10% dan Management Fee.

Sumber Pendanaan:

RKAP PT Railink tahun 2019/2020

Biaya Penggantian Dokumen:

Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

Persyaratan Peserta:

Paket pengadaan ini terbuka untuk seluruh perusahaan yang memenuhi persyaratan:

  • Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas
  • Memiliki Izin Operasional Perusahan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dari Dinas Tenaga Kerja atau bukti lapor Ketenagakerjaan
  • Memiliki Sertifikat Penyedia Tenaga Kerja dari KADIN/ARDIN/ARDINSU
  • Memiliki kantor/perwakilan di daerah tempat dilakukan proses Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Frontliner
  • SIUP Menengah/Besar 
  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  • Surat Keterangan Domisili
  • Memiliki NPWP
  • Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  • Membayar Biaya Dokumen

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen:

  • Hari/Tanggal: Selasa, 4 Desember 2018 s.d. Senin, 10 Desember 2018
  • Jam: 08.00 s.d. 16.00 WIB (kecuali tanggal 10 Desember 2018 batas terakhir jam 13.30)
  • Tempat: Kantor PT Railink Cabang Medan, Jl. Stasiun Kereta Api No. 1, Lantai 2, Gedung CRS, Medan-Sumatera Utara

Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing):

  • Hari/Tanggal: Senin, 10 Desember 2018
  • Jam: 13.30 WIB s.d selesai
  • Tempat: Kantor PT Railink Cabang Medan, Jl. Stasiun Kerta Api No. 1, Lantai2, Gedung CRS, Medan-Sumatera Utara

Apabila ada hal-hal yang belum jelas dan ingin ditanyakan silahkan kirim email ke alamat: procurement@railink.co.id

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

 

Jakarta, 30 November 2018

Panitia PBJ PT Railink


Persyaratan Dasar dan Adminsitrasi untuk Menjadi Mitra Usaha PT. Railink

Kelengkapan Berkas Adminstrasi Legal Umum

  • Akte pendirian perusahaan terbaru bagi badan hukum Indonesia atau tanda kenal diri/identitas bagi perorangan;
  • NPWP dan/atau PKP;
  • Surat keterangan domisili;
  • Tanda Daftar Perusahaan;
  • Surat izin usaha dari instansi yang terkait (seperti: Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Izin Tetap Usaha Perdagangan/Izin Tetap Usaha Pariwisata);
  • Surat keterangan telah melunasi PPh Perusahaan (SPT PPh Badan tahun 2011 atau 2012, SPT PPN 3 bulan terakhir;
  • Memiliki surat keterangan/lisensi sebagai sub franchise (khusus bagi tenant franchiser)

 

Khusus untuk kegiatan usaha yang terkait dengan jasa perkeretaapian bandara kriteria mitra usaha juga harus memenuhi sebagai berikut:

  • Memiliki izin operasi dari instansi yang berwenang
  • Memiliki pengalaman yang relevan pada bidang usaha yang dikerjasamakan.
  • Memiliki SDM yang handal dan profesional;
  • Memiliki kinerja yang baik apabila calon mitra usaha pernah atau tengah menjalin kerjasama dengan perusahaan;
  • Mitra usaha yang mengajukan permohonan harus mematuhi segala persyaratan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Mitra usaha yang mendapat persetujuan atas permohonan kegiatan usahanya harus menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan antara lain bahwa dalam pelaksanaan kerjasama tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

 

Social Media